Pemberontakan DI atau TII di Indonesia

Pemberontakan DI atau TII di Indonesia
Tokoh DI/TII

Betapa pentingnya sejarah bagi kehidupan manusia sobat, Bangsa yang hebat adalah yang tidak melupakan yang namanya Sejarah.
Sobat telah belajar dan memahami Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun. Untuk itu kali ini saya akan membahas
Pemberontakan DI/TII di Indonesia.

Cikal bakal pemberontakan DI/TII yang meluas di beberapa wilayah
Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh
S.M. Kartosuwiryo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam
Indonesia (PSII). Adalah perjanjian Renville yang membuka peluang bagi
Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan
negara Islam.

Baca Juga:
Salah satu keputusan Renville adalah harus pindahnya pasukan RI dari daerahdaerah
yang diklaim dan diduduki Belanda ke daerah yang dikuasai RI. Di
Jawa Barat, Divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi RI pun dipindahkan
ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh
Belanda.

Akan tetapi laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah
berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah
membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Vakum (kosong)-nya kekuasaan
RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosuwiryo. Meski awalnya ia
memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan
RI, namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk
merealisasikan cita-citanya.

Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam
(negara Islam/DI) dengan dukungan TII, di Jawa Barat pada Agustus 1948.
Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat.
Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara RI tersebut kecuali mereka mau
bergabung dengan DI/TII.

Ini sama saja Kartosuwiryo dengan DI/TII nya tidak
mau mengakui pemerintah RI di Jawa Barat. Maka pemerintahpun bersikap
tegas. Meski upaya menanggulangi DI/TII Jawa Barat pada awalnya terlihat
belum dilakukan secara terarah, namun sejak tahun 1959, pemerintah mulai
melakukan operasi militer.

Operasi terpadu “Pagar Betis” digelar, dimana tentara pemerintah menyertakan
juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DI/TII berada.
Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong
arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu diadakan pula operasi tempur
dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DI/TII. Melalui operasi ini pula
Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962.

Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo.
Di Jawa Tengah, awal kasusnya juga mirip, dimana akibat persetujuan
Renville daerah Pekalongan-Brebes-Tegal ditinggalkan TNI (Tentara Nasional
Indonesia) dan aparat pemerintahan. Terjadi kevakuman di wilayah ini dan
Amir Fatah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di-TNI-kan segera
mengambil alih.

Saat pasukan TNI kemudian balik kembali ke wilayah tersebut setelah Belanda
melakukan agresi militernya yang kedua, sebenarnya telah terjadi kesepakatan
antara Amir Fatah dan pasukannya dengan pasukan TNI. Amir Fatah bahkan
diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes.

Namun ketegangan karena berbagai persoalan antara pasukan Amir Fatah
dengan TNI sering timbul kembali. Amir Fatah pun semakin berubah pikiran
setelah utusan Kartosuwiryo datang menemuinya lalu mengangkatnya sebagai
Panglima TII Jawa Tengah. Ia bahkan kemudian ikut memproklamirkan
berdirinya Negara Islam di Jawa Tengah. Sejak itu terjadi kekacauan dan
konflik terbuka antara pasukan Amir Fatah dengan pasukan TNI.

Tetapi berbeda dengan DI/TII di Jawa Barat, perlawanan Amir Fatah tidak
terlalu lama. Kurangnya dukungan dari penduduk membuat perlawanannya
cepat berakhir. Desember 1951, ia menyerah.
Selain Amir Fatah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang
dipimpin oleh Kiai Haji Machfudz atau yang dikenal sebagai Kyai Sumolangu.

Ia didukung oleh laskar bersenjata Angkatan Umat Islam (AUI) yang sejak
didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang
berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Meski demikian, dalam perjuangan untuk
mempertahankan kemerdekaan, awalnya AUI bahu membahu dengan Tentara
Republik dalam menghadapi Belanda. Wilayah operasional AUI berada daerah
Kebumen dan daerah sekitar pantai selatan Jawa Tengah.

Namun kerjasama antara AUI dengan Tentara RI mulai pecah ketika pemerintah
hendak melakukan demobilisasi AUI. Ajakan pemerintah untuk berunding
ditolak Kyai Sumolangu. Pada akhir Juli 1950 Kyai Sumolangu melakukan
pemberontakan. Sesudah sebulan bertempur, tentara RI berhasil menumpas
pemberontakan ini. Ratusan pemberontak dinyatakan tewas dan sebagian besar berhasil ditawan. Sebagian lainnya melarikan diri dan bergabung dengan
pasukan TII di Brebes dan Tegal.

Akibat pemberontakan ini kehancuran yang diderita di Kebumen besar sekali. Ribuan rakyat mengungsi dan ratusan orang
ikut terbunuh. Selain itu desa-desa juga mengalami kerusakan berat.
Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh
Batalyon 426 dari Divisi Diponegoro Jawa Tengah. Ini adalah tentara
Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari laskar Hizbullah. Simpati
dan kerjasama mereka dengan Darul Islam pun jadinya tampak karena DI/TII
juga berbasis pasukan laskar Hizbullah. Cakupan wilayah gerakan Batalyon
426 dalam pertempuran dengan pasukan RI adalah Kudus, Klaten hingga
Surakarta.

Walaupun dianggap kuat dan membahayakan, namun hanya dalam
beberapa bulan saja, pemberontakan Batalyon 426 ini juga berhasil ditumpas.
Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan DI/TII terjadi pula di
Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar. Pada
tahap awal, pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para
bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam
membentuk Tentara Republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi
Selatan.

Namun beberapa tahun kemudian pemberontakan malah beralih
dengan bergabungnya mereka ke dalam DI/TII Kartosuwiryo.
Tokoh Kahar Muzakkar sendiri pada masa perang kemerdekaan pernah
berjuang di Jawa bahkan menjadi komandan Komando Grup Sulawesi Selatan
yang bermarkas di Yogyakarta. Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949 ia
lalu ditugaskan ke daerah asalnya untuk membantu menyelesaikan persoalan
tentang Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) di sana.

KGSS dibentuk sewaktu perang kemerdekaan dan berkekuatan 16 batalyon atau satu divisi.
Pemerintah ingin agar kesatuan ini dibubarkan lebih dahulu untuk kemudian
dilakukan re-organisasi tentara kembali. Semua itu dalam rangka penataan
ketentaraan. Namun anggota KGSS menolaknya.

Begitu tiba, Kahar Muzakkar diangkat oleh Panglima Tentara Indonesia Timur
menjadi koordinator KGSS, agar mudah menyelesaikan persoalan. Namun
Kahar Muzakkar malah menuntut kepada Panglimanya agar KGSS bukan
dibubarkan, melainkan minta agar seluruh anggota KGSS dijadikan tentara
dengan nama Brigade Hasanuddin.

Tuntutan ini langsung ditolak karena
pemerintah berkebijakan hanya akan menerima anggota KGSS yang memenuhi
syarat sebagai tentara dan lulus seleksi. Kahar Muzakkar tidak menerima
kebijakan ini dan memilih berontak diikuti oleh pasukan pengikutnya.
Selama masa pemberontakan, Kahar Muzakkar pada tanggal 7 Agustus 1953
menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia Kartosuwiryo.

untuk menumpasnya. Pemberontakan baru berakhir pada tahun 1965. Di tahun
itu, Kahar Muzakkar tewas tertembak dalam suatu penyergapan.
Pemberontakan yang berkait dengan DI/TII juga terjadi di Kalimantan
Selatan. Namun dibandingkan dengan gerakan DI/TII yang lain, ini adalah
pemberontakan yang relatif kecil, dimana pemberontak tidak menguasai daerah
yang luas dan pergerakan pasukan yang besar. Meski begitu, pemberontakan
berlangsung lama dan berlarut-larut hingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar,
pemimpinnya, tertangkap.

Timbulnya pemberontakan DI/TII Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa
ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI)
Divisi IV, sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di
Kalimantan Selatan, telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh
di wilayah tersebut.

Namun ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan
di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit anggota
ALRI Divisi IV yang merasa kecewa karena diantara mereka ada yang harus
didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan
mereka. Suasana mulai resah dan keamanan di Kalimantan Selatan mulai
terganggu.

Penangkapan-penangkapan terhadap mantan anggota ALRI Divisi
IV terjadi. Salah satu alasannya adalah karena diantara mereka ada yang
mencoba menghasut mantan anggota ALRI yang lain untuk memberontak.
Diantara para pembelot mantan anggota ALRI Divisi IV adalah Letnan Dua
Ibnu Hajar. Dikenal sebagai figur berwatak keras, dengan cepat ia berhasil
mengumpulkan pengikut, terutama di kalangan anggota ALRI Divisi IV yang
kecewa terhadap pemerintah.

Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya
sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas (KRIyT). Kerusuhan
segera saja terjadi. Berbagai penyelesaian damai coba dilakukan pemerintah,
namun upaya ini terus mengalami kegagalan. Pemberontakan pun pecah.

Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan
DI/TII Kartosuwiryo, yang menawarkan kepadanya jabatan dalam
pemerintahan DI/TII sekaligus Panglima TII Kalimantan. Konflik dengan
tentara Republik pun tetap terus berlangsung bertahun-tahun. Baru pada tahun
1963, Ibnu Hajar menyerah.

Ia berharap mendapat pengampunan. Namun
pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati.
Daerah pemberontakan DI/TII berikutnya adalah Aceh. Ada sebab dan akhir
yang berbeda antara pemberontakan di daerah ini dengan daerah-daerah DI/
TII lainnya.

Di Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun
1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari propinsi
Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama
Seluruh Aceh (PUSA) menolak hal ini.

Bagi mereka, pemerintah terlihat tidak
menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela republik. Mereka
menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri dan mengancam akan bertindak
bila tuntutan mereka tak dipenuhi. Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah
Daud Beureuh.

Pemerintah pusat kemudian berupaya menempuh jalan pertemuan. Wakil
Presiden M. Hatta (1950), Perdana Menteri M. Natsir (1951), bahkan Soekarno
(1953?) menyempatkan diri ke Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini, namun
mengalami kegagalan.

Akhirnya pada tahun 1953, setelah Daud Beureuh
melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian
dari Negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo.
Konflik antara pengikut Daud Beureuh dengan tentara RI pun berkecamuk
dan tak menentu selama beberapa tahun, sebelum akhirnya pemerintah
mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun
1959.

Tiga tahun setelah itu Daud Beureuh kembali dari pertempuran yang
telah selesai. Ia mendapat pengampunan.

Postingan terkait:

Belum ada tanggapan untuk "Pemberontakan DI atau TII di Indonesia"