Kumpulan Soal Pembahasan Lcc dan Tap Mprs Jawaban

S[Type text] Page 1
Kumpulan Soal Lcc UUD
1945 & Tap Mpr
Oleh Alek Sander


2By Alek SanderKata PengantarAssalamu‟alaikum Wr. Wb
Mengingat kita hidup dalam sebuah negara, seluruh tindakan kita tidak lepas dari
aturan dan hukum. Dimana pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar
negara, dan sebuah Konstitusi sebagai hasil dari culture kita selama ini. Jangan sampai
kita sebagai generasi penerus bangsa, melupakan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dan
melupakan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara yang baik.
Dengan dibentuk sol-soal Lcc pkn untuk yang mengikuti ajang kompetis, akan
memberikan imformasi seberapa banyak kamu telah memahami dan mempelajari UUD
1945 dan Tap Mpr. Semoga dengan adanya soal-soal ini mampu menambah pemahaman
kamu tentang Konstitusi yang ada di Indonesia.
Semoga sukses selalu, dan teruslah belajar tidak ada yang sulit jika kamu mau. Sekali
lagi selamat membaca dan semoga bermanfaat!
Penulis

3By Alek SanderDaftar IsiKata Pengantar............................................................................................................................................1Daftar Isi .....................................................................................................................................................3Pembahasan Soal dan Jawaban Edisi 1 ......................................................................................................4Pembahasan Soal dan Jawaban Edisi 2 ....................................................................................................11SOAL TEMATIK.....................................................................................................................................13Soal Benar Atau Salah..............................................................................................................................17Soal Babak Rebutan..................................................................................................................................20Daftar Pustaka...........................................................................................................................................23
4By Alek SanderPembahasan Soal dan Jawaban Edisi 11. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal.
Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah adalah…
21 Bab, 73 Pasal, dan 170 Ayat
2. Yang dimaksud dengan equality before the law adalah Semua warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due
process of law adalah… Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan
dengan hukum
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
V/MPR/2000 adalah tentang… Jawab: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
4. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan sistem pemerintahannya
adalah… Presidensiil.
5. Rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Segala putusan Majelis
Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
6. Setelah perubahan UUD, MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR yang
bersifat…penetapan (beschikking)
7. Yang berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah…Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik peserta pemilihan umum.
8. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi adalah… Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik
ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi,
usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan
terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai
hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Kuorum rapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya… 2/3 dari
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Rumusan Pasal 7C Undang-Undang Dasar adalah…Presiden tidak dapat
membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Untuk menjalankan undang-undang, Presiden menetapkan… Peraturan Pemerintah.
12. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan abolisi Presiden
memperhatikan pertimbangan… Dewan Perwakilan Rakyat.
13. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak
interpelasi adalah… Adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah
mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5By Alek Sander14. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan… otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
15. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 3
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya
pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. Sedangkan pengelompokkan Pasal 4
adalah….Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai
dengan terbentuknya undang-undang.
16. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea
pertama adalah… Jawab: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena
tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
17. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik, sedangkan bentuk negaranya
adalah… Jawab: Kesatuan.
18. Rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Negara Indonesia adalah
negara hukum.
19. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999
adalah tentang… Penentuan Pendapat di Timor Timur
20. Wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar
adalah… Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan
Undang-Undang Dasar.
21. Rumusan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Presiden dan Wakil
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
22. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VI/MPR/2001 adalah tentang… Etika Kehidupan Berbangsa
23. Syarat terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik
menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah…mendapatkan suara lebih dari 50
persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari
setengah jumlah provinsi di Indonesia.
24. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme adalah… Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan
penyelenggara negara, menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan
KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga.
25. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari… Jawab: Dewan Perwakilan
Rakyat.
26. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Sedangkan dalam memberi grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan
pertimbangan… Mahkamah Agung.

6By Alek Sander27. Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR adalah… Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
28. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan membentuk
undang-undang adalah Presiden. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar
adalah… Dewan Perwakilan Rakyat.
29. Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI
Nomor… Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.
30. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/1998 adalah tentang… Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi
Ekonomi.
31. Pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga
adalah… Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
32. Yang dimaksud dengan due process of law adalah Penegakan hukum dengan cara
yang tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah equality
before the law adalah… Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum
33. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor
XXIX/MPRS/1966 adalah tentang… Pengangkatan Pahlawan Ampera
34. Yang berwenang mensahkan undang-undang adalah… Presiden
35. Yang dimaksud dengan putusan MPR adalah… produk hukum MPR yang terdiri atas
perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Keputusan
MPR.
36. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/2001 adalah tentang… Jawab: Visi Indonesia Masa Depan
37. MPR berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden jika… Terjadi
kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik karena mangkat, berhenti,
atau diberhentikan.
38. Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
39. Rumusan Pasal 10 Undang-Undang Dasar adalah… Presiden memegang kekuasaan
yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
40. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian,
dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah… Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang
luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

7By Alek Sander41. Rumusan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Presiden dibantu oleh
menteri-menteri negara.
42. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka
rancangan undang-undang itu… Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu.
43. Rumusan Pasal 23B Undang-Undang Dasar adalah… Macam dan harga mata uang
ditetapkan dengan undang-undang.
44. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor
XXV/MPRS/1966 adalah tentang… Pembubaran Partai Komunis Indonesia,
Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik
Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk
Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme
Leninisme.
45. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar adalah… MPR.
46. Dasar hukum perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Pasal 3 ayat (1) dan Pasal
37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
47. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VIII/MPR/2001 adalah tentang… Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan
Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
48. Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar adalah membangun sistem checks
and balances. Yang dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam hubungan
antar lembaga negara adalah… Prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi
antar lembaga negara
49. Arti dari istilah welfare state adalah… Negara yang mengutamakan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang
50. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 adalah tentang… Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
51. Perubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang
mempunyai ciri-ciri… mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia, serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.
52. Rumusan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Majelis Permusyawaratan
Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
53. Rumusan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Dalam melakukan
kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
54. Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber
Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah… Memerintahkan
pembentukan berbagai undang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8By Alek Sander55. Sebelum dilakukan perubahan, Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah…
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali.
56. Masa jabatan Presiden dan wakil presiden yang menggantikan presiden dan Wakil
Presiden yang berhalangan tetap adalah… Sampai berakhir masa jabatan Presiden dan
Wakil Presiden yang digantikannya.
57. Rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Setiap menteri
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
58. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket
adalah… Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan
Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
59. Lembaga Negara yang berhak mengajukan rancangan undang-undang anggaran
pendapatan dan belanja negara adalah… Presiden.
60. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 6
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena
bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Sedangkan
pengelompokkan Pasal 1 adalah…. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
61. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan
cara adendum. Yang dimaksud dengan cara „adendum‟ adalah… Jawab: Naskah asli
Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan
pada naskah asli.
62. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor… Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006
63. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IX/MPR/2001 adalah tentang… Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya
Alam
64. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya
adalah… Jawab: Republik.
65. Rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Majelis Permusyawaratan
Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
66. Ketetapan MPR adalah… putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat
ke dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis.
67. Rumusan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
68. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan
dari… MK

9By Alek Sander69. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/
1998 adalah tentang… Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian,
dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
70. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas
kepresidenan adalah… Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri
Pertahanan secara bersama-sama.
71. Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas… otonomi dan tugas pembantuan.
72. Substansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan adalah…Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan
MPR RI ini adalah: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden,
Peraturan Daerah;
73. Setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan
pendapat serta hak imunitas. Hak mengajukan pertanyaan adalah… Hak anggota DPR
untuk menyampaikan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pemerintah
bertalian dengan tugas dan wewenang DPR.
74. Pemilihan umum diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih… anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
75. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 5
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.. Sedangkan pengelompokkan
Pasal 6 adalah…. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu
dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah
dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.
76. Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh,
dan Penjelasan. Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum
diubah adalah… 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat.
77. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor… Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006
78. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
III/MPR/2000 adalah tentang… Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan
79. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, MPR terdiri dari…Anggota DPR dan Anggota DPD.

10By Alek Sander80. Rumusan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar adalah… Majelis Permusyawaratan
Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
81. Amanat Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah… Memerintahkan
pembentukan undang-undang yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundangundangan.
82. Rumusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar adalah… Presiden menetapkan
peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
83. Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke
dalam dan ke luar Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan
Keputusan MPR adalah… putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat
ke dalam Majelis dan menggunakan nomor putusan Majelis.
84. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi… Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
85. Ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis
Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara
Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan
untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme
Leninisme adalah…Seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan
diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan
hak asasi manusia
86. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon
Wakil Presiden yang berasal dari… Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan pada
waktu pemilu sebelumnya.
87. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari… Dewan
Perwakilan Rakyat.
88. Setiap rancangan undang-undang yang dibahas harus mendapat persetujuan bersama
dari… Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
89. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan pemilihan
umum adalah… Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.
90. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Sedangkan
pengelompokkan Pasal 5 adalah…. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya

11By Alek SanderPeraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.
91. Sebelum diubah, Undang-Undang Dasar dimuat dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor… Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959.
92. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor… Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006
93. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, Anggaran pendapatan dan belanja negara
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara… terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
94. Syarat untuk menjadi Hakim Agung adalah… harus memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang
hukum.
95. Rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Negara Indonesia ialah
Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
96. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi
hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya… 2/3 dari jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
97. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambatlambatnya dalam waktu berapa harikah MPR menyelenggarakan sidang untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden… Selambat-lambatnya tiga puluh hari.
98. Rumusan Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah… Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi
jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak
lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
99. Rumusan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah… Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Pembahasan Soal dan Jawaban Edisi 21. Perubahan Pertama Undang- Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor… Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006
2. Rumusan Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah… Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
3. Pengelompokkan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 1
Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

12By Alek SanderIndonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan pengelompokkan
Pasal 2 adalah…. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan
tetap berlaku dengan ketentuan.
4. Pengertian Etika Kehidupan Berbangsa menurut Ketetapan MPR RI No.
VI/MPR/2001 adalah Rumusan yang bersumber pada ajaran agama, khususnya yang
bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila
sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan
berbangsa
5. Rumusan Pasal I Aturan Tambahan adalah… Majelis Permusyawaratan Rakyat
ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun
2003.
6. Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
menegaskan MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota DPR
periode 2004-2009 adalah… 550 orang.
7. Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah… Anggota Dewan
Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota
Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat.
8. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2004-2009 adalah… 128 orang.
9. Jumlah anggota MPR periode 2004-2009 adalah… 678 orang.
10. Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur
tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh… sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
11. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat… Kasasi.
12. Selain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang
untuk… menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang.
13. Lembaga Negara yang berhak mengusulkan calon Hakim Agung adalah… Komisi
Yudisial.
14. Lembaga Negara yang berhak memberikan persetujuan untuk ditetapkan sebagai
Hakim Agung adalah… Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Lembaga Negara yang berhak menetapkan Hakim Agung adalah… Presiden.
16. Selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial
mempunyai wewenang lain dalam rangka… menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

13By Alek Sander17. Selain memiliki wewenang, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk…
memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
SOAL TEMATIK1. Sebutkan rumusan pasal 31 ayat (1) dan (2) dan jelaskan maknanya
a. BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31 (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Perubahan ketentuan Pasal 31 ayat (1) terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi
setiap dan kata pengajaran menjadi kata pendidikan. Perubahan kata dari tiap-tiap
menjadi setiap meru-pakan penyesuaian terhadap perkembangan ba-ha-sa Indonesia.
Adapun perubahan kata peng-ajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk
memper-luas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan
dengan pengertian pen-didikan.
Pasal 31 (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya. Pendidikan dasar menjadi wajib dan akan ada sanksi bagi siapa pun
yang tidak melaksanakan ke-wajiban itu. Dengan demikian setiap warga negara
mempunyai pendidikan minimum yang memung-kinkannya untuk dapat berpartisipasi
dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Di pihak lain, Un-dang-Undang Dasar
mewajibkan pemerintah untuk membiayai pelaksanaan ketentuan ini.
2. Sebutkan rumusan pasal 31 ayat (3) dan jelaskan maknanya...!
Pasal 31, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
Ketentuan ini mengakomodasi nilai-nilai dan pan-dangan hidup bangsa Indonesia
sebagai bangsa yang religius dengan memasukkan rumusan kata meningkatkan
keimanan dan ketak-waan serta akh-lak mulia sementara tujuan sistem pendidikan
na-sional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Sebutkan rumusan pasal 31 ayat (4) dan jelaskan maknanya
Pasal 31, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penye-lenggaraan pendidikan nasional.
Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dalam praktik penyelenggaraan
negara me-nun-jukkan kurang dipahaminya Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yang pada

14By Alek Sanderhakikatnya mengandung prin-sip demokrasi pendidikan. Rumusan itu merupakan si-kap
bangsa dan negara untuk memprioritaskan pe-nyelenggaraan pen-didikan sebagai upaya
mencer-das-kan kehidupan bang-sa dan memajukan kebu-dayaan nasional. Untuk itu,
dirumuskan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendi-dikan dasar dan kewajiban
warga negara mengikuti pendidikan dasar tersebut; serta negara mempriori-tas-kan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan
APBD.
4. Sebutkan syarat menjadi presiden dan wakil presiden sesuai dengan rumusan pasal 6
ayat 1 UUD NRI 1945
Pasal 6 (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia
sejak kelahirannya dan tidak per-nah menerima kewarganegaraan lain karena
kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan
jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 6A (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Pasal 6A (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang men-dapatkan suara lebih
dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua
puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi
di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan ketentuan
mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan un-tuk
mengakomodasi perkembangan kebutuhan bang--sa dan tuntutan zaman. Untuk itu
persyaratan yang ada sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (“orang Indonesia asli”) diubah agar sesuai dengan
perkembangan masyarakat yang makin de-mokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law
yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hu-kum bagi setiap
warga negara.
Rumusan itu konsisten dengan paham kebang-saan Indonesia yang berdasarkan
kebersamaan de-ngan tidak membedakan warga negara atas dasar ke-turunan, ras, dan
agama. Kecuali itu, dalam per-ubah-an ini juga terkandung kemauan politik untuk lebih
memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.
Berbagai persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wa-kil Presiden sebagaimana
dirumuskan dalam Pa-sal 6 ayat (1) dimaksudkan agar siapa pun warga negara yang
terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dapat melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya secara optimal. Penyempurnaan persyaratan itu mengingat kedudukan dan
peranan Presiden dan Wakil Presi-den sangat penting dalam penye-leng-garaan negara
(sesuai dengan sis-tem peme-rin-tahan presidensial yang dianut negara Indonesia)
se-hingga diperlukan adanya persyaratan yang ketat.

15By Alek Sander5. Mengapa Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabuangan
partai politik?
Pasal 6A (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden di-usulkan oleh partai politik atau gabungan
partai po-litik dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi partai politik sebagai pemersatu
bangsa yang menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat mengenai calon Presiden
dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, para calon Presiden dan calon Wakil
Presiden yang diajukan partai-partai politik meru-pakan kristalisasi dari aspirasi rakyat.
Selain adanya ketentuan diusulkan oleh sebuah partai politik, calon Presi-den dan
Wakil Presiden juga dapat diusulkan oleh gabungan par-tai politik pe-serta pemilu
dimaksudkan untuk mem-bangun kese-pahaman, kebersamaan, dan kesa-tuan di
kalangan par-tai-partai politik dalam me-la-kukan perjuangan politik. Hal itu diha-rapkan
dapat memperkukuh per-satuan dan ke-satuan bangsa Indo-nesia yang maje-muk dalam
me-lak--sana-kan demokrasi atau kedaulatan rak-yat.
Ketentuan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik tersebut menyebabkan tidak tertutup peluang
munculnya calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari kalangan non partai politik.
Hanya saja, calon dari kalangan non partai itu dapat diusulkan menjadi calon Presiden
atau calon Wakil Presiden jika melalui dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik.
6. Sebutkan rumusan pasal 6A ayat (1) dan jelaskan maknanya
Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh
rakyat. Sejalan dengan kesepakatan untuk mem-per--tahankan (dalam arti lebih
mempertegas) sistem pemerintahan presidensial, maka Presiden (dan Wa-kil Presiden)
haruslah memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi yang kuat itu hanya bisa diperoleh
jika Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Dalam sistem presidensial, setidak-tidaknya, akan terdapat ciri-ciri:
a. adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term);
b. Presiden di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan;
c. adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi;
d. adanya mekanisme impeachment.
Perubahan ketentuan mengenai pemilihan Pre-siden dan Wakil Presiden yang semula
dilakukan oleh MPR dan sekarang dilakukan rakyat secara lang--sung juga didasarkan
pemikiran untuk menge-jawantahkan paham kedaulatan rakyat. Di samping itu,
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, menjadikan
Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai legitimasi yang lebih kuat. Jadi, adanya
ketentuan tersebut berarti mem-perkuat sis-tem pemerintahan presidensial yang kita anut

16By Alek Sanderdengan salah satu cirinya adalah adanya periode masa jabatan yang pasti (fixed term)
dari Pre-siden dan Wakil Presiden, dalam hal ini masa jabatan Pre-siden dan Wakil
Presiden Indonesia lima tahun. Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presi-den terpilih
tidak dapat dijatuhkan dalam masa ja-batannya kecua-li melanggar hukum berdasar halhal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 melalui suatu prosedur konstitusional, yang populer disebut im-peach-ment.
Khusus mengenai impeach-ment, se-sungguhnya merupakan suatu penge-cuali-an, yaitu
jika Pre-siden dan/atau Wakil Presiden me-lakukan pelanggaran hu-kum yang
diten-tukan dalam Undang-Undang Dasar. Di sini sekali lagi terlihat kon-sistensi
penerapan pa-ham negara hu-kum, yaitu bah-wa tidak ada penge-cualian penerapan
hukum, bah-kan terhadap Presiden seka-lipun.
7. Sebutkan rumusan pasal 7B ayat (1) dan mengapa dalam usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden harus mengajukan kepada MK?
Pasal 7B (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan
terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketentuan itu dilatarbelakangi oleh kehendak untuk melaksanakan prinsip saling
mengawasi dan saling mengimbangi an-tar-lembaga negara (DPR, Presiden, dan MK) serta
paham mengenai negara hukum. Sesuai dengan bidang kekuasaannya, sebagai lembaga
perwa-kilan, DPR mengusulkan pem-ber-hentian Presiden dan/atau Wakil Pre-siden dalam
masa jabatannya. Usul pemberhentian itu merupakan pelaksanaan fungsi pe-ng--awasan yang
dimiliki oleh DPR. MK menjalankan proses hukum tersebut atas usul pem-ber-hentian
tersebut dengan cara memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
Untuk menegakkan negara hukum, impeachment dan paham kedaulatan rakyat.
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang ter-hadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pem-bubaran partai politik, dan memutus perse-li-sihan
tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena itu tidak bertentangan dengan UUD.
8. Sebutkan rumusan pasal 11 ayat (2) dan jelaskan maknanya!
Pasal 11 (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban

17By Alek Sanderkeuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pem-ben-tukan undang-undang
harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 11 (naskah asli) dirumuskan dalam suasana ketika perjanjian internasional yang ada
pada saat itu lebih banyak berbentuk perjanjian antarnegara, se-men-tara pada saat ini
perjanjian internasional bukan hanya berupa perjanjian antarnegara tetapi juga antara
negara dengan kelompok negara atau antara negara dengan subjek hukum internasional
lain yang bukan negara atau badan-badan internasional, mi-salnya organisasi
inter-nasional, Palang Merah Inter-nasional, World Bank, IMF, dan Tahta Suci, yang
dapat mem-bawa implikasi yang luas di dalam negeri. Undang-undang dasar yang
modern harus meng-ako-modasi perkembangan tersebut.
Dari perspektif kedaulatan rakyat, perubahan Pa-sal 11 juga dimaksudkan untuk
memper-kuat kedu-dukan DPR sebagai lembaga perwakilan dalam pe-laksanaan kekuasaan
Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
Dengan adanya ketentuan itu maka kepen-tingan dan aspirasi rakyat dapat diwujudkan
melalui keha-rusan memperoleh persetujuan DPR apabila Presiden hendak menyatakan
perang, mem-buat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dicegah oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melakukan hal-hal tersebut
sesuai dengan kehendak dan keinginannya sendiri karena dam-pak putusannya membawa
akibat yang luas kepada kehi-dupan negara dan kepentingan rakyat banyak.
Adanya ketentuan ini juga merupakan salah satu pelaksanaan saling mengawasi dan
saling mengimbangi antarlembaga ne-gara, yakni antara Presiden dan DPR.
Soal Benar Atau Salah1. Pemerintahan daerah berhak menetapkan per-aturan daerah dan peraturan-peraturan
lain untuk melak-sanakan otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan
sebagai urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan. (jawaban : Benar)
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas ang-gota-anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan go-longan-golongan,
menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. (jawaban : Benar)
3. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang ter-hadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pem-bubaran partai politik, dan

18By Alek Sandermemutus perse-li-sihan tentang hasil pemilihan umum. Apabila terjadi sengketa
antara DPR dan KPK maka hal tersebut merupakan wewenang MK (jawaban : Salah)
4. Sesuai dengan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang TNI dan Polri, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal
pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal
pelanggaran hukum pidana umum (jawaban : Benar)
5. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis, yang dijadikan
bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan hanya sumber hukum tertulis
saja (jawaban : Salah)
6. Seorang Calon Presiden telah mengalami akulturasi budaya, memiliki jiwa patriot,
menjaga keaslian bangsa, dapat menjadi presiden Indonesia (jawaban : Benar)
7. Sebelum perubahan, MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga
tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Oleh karena
itu MPR memiliki fungsi tidak terbatas. (jawaban : Benar)
8. Sesuai dengan bunyi pasal 6 ayat (1) “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus
seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak per-nah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara,
serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Apabila seorang calon presiden mendapat
pemberian kewarganegaraan lain tanpa kehendak dirinya sendiri, maka seseorang
tersebut dapat mencalonkan diri sebagai presiden (jawaban : Benar)
9. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum. Jumlah anggota DPRD di daerah provinsi, kabupaten dan kota tidak sama dan
tergantung dengan jumlah penduduk dan luas wilayah daerah tersebut (jawaban :
Benar)
10. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
Untuk RUU yang berkaitan dengan Otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah
dibahas bersama oleh DPD, DPR, dan Presiden (jawaban : Salah)
11. Rekomendasi dari Tap MPR nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah
kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN adalah dibentuk Undang-Undang
Kebebasan mendapatkan Informasi (Jawaban : Benar)

19By Alek Sander12. Latar belakang Perubahan UUD adalah Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat
besar (Jawaban : Benar)
13. Syarat Calon Presiden dan wakil Presiden adalah tidak pernah mengkhianati negara.
Yang dimaksud tidak pernah mengkhianati negara adalah tidak pernah ikut dalam
gerakan separatis, tidak pernah melanggar hukum, dan melakukan kekerasan.
(Jawaban: Benar)
14. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk menjamin
demokrasi, maka Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dipilih oleh rakyat melalui
pemilu. (Jawaban: Salah)
15. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan
pemerintah sebagai pengganti Undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus
mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Kedudukan dari peraturan
pemerintah pengganti udang-undang berada setingkat dibawah Undang-undang.
(jawaban: Salah)
16. Rekomendasi dari Tap MPR nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah
kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN adalah Etika pemerintahan (Jawaban
: Benar)
17. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang ter-hadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pem-bubaran partai politik, dan
memutus perse-li-sihan tentang hasil pemilihan umum. Apabila terjadi sengketa
tentang hasil pemilu, Yang mengajukan kepada MK adalah Partai Politik/gabungan
partai politik. (jawaban:Salah)
18. Rekomendasi dari Tap MPR nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah
kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN adalah dibentuk undang-undang
kejahatar terorganisasi. (Jawaban:Benar)
19. Apabila Peraturan daerah yang dibuat bertentangan dengan peraturan diatasnya, maka
pengujiannya dilakukan di MA (Jawaban : Benar)
20. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, hal
yang diatur dalam ketentuan itu dapat menjadi materi suatu atau beberapa undangundang yang tidak khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. (jawaban: Salah)

20By Alek SanderSoal Babak Rebutan1.Sebutkan rumusan pasal 24B UUD NRI 1945
2.Sebutkan rumusan pasal 18B UUD NRI 1945
3.Sebutkan rumusan pasal 25A UUD NRI 1945
4.Sebutkan rumusan pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945
5.Sebutkan rumusan pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945
6.Sebutkan rumusan pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945
7.Sebutkan rumusan pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945
8.Sebutkan rumusan pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945
9.Sebutkan rumusan pasal 17 ayat (4) UUD NRI 1945
10.Sebutkan rumusan pasal 20 ayat (5) UUD NRI 1945
11.Sebutkan rumusan pasal 22D ayat (4) UUD NRI 1945
12.Sebutkan rumusan pasal 20 ayat (4) UUD NRI 1945
13.Sebutkan rumusan pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945
14.Sebutkan rumusan pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945
15.Sebutkan rumusan pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945
16.Sebutkan rumusan pasal 23D UUD NRI 1945
17.Sebutkan rumusan pasal 1 aturan tambahan UUD NRI 1945
18.Sebutkan rumusan pasal 7 UUD NRI 1945 sebelum perubahan
19.Sebutkan rumusan pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945
20.Sebutkan rumusan pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945
21.Sebutkan rumusan pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945
22.Sebutkan rumusan pasal 21 UUD NRI 1945
23.Sebutkan rumusan pasal 22 ayat (3) UUD NRI 1945
24.Sebutkan rumusan pasal 24B ayat (3) UUD NRI 1945
25.Sebutkan rumusan pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945

21By Alek Sander26.Sebutkan rumusan pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945
27.Sebutkan rumusan pasal 7B ayat (6) UUD NRI 1945
28.Sebutkan rumusan pasal 22B UUD NRI 1945
29.Sebutkan rumusan pasal 24A ayat (5) UUD NRI 1945
30.Sebutkan rumusan pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945
31.Sebutkan rumusan pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945
32.Sebutkan rumusan pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945
33.Sebutkan rumusan pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945
34.Sebutkan rumusan pasal 23E ayat (2) UUD NRI 1945
35.Bab XV UUD NRI 1945 tentang?
36.Sebutkan wewenang yang dimiliki MA
37.Sebutkan wewenang yang dimiliki MK
38.Sebutkan wewenang yang dimiliki KY
39.Sebutkan kewajiban yang dimiliki MK
40.Apa yang dimaksud daerah otonom?
41.Apa yang dimaksud dengan Desentralisasi?
42.Selain memberikan pertimbangan atas RAPBN, pajak, pendidikan dan agama DPD juga
memberikan pertimbangan… (Pemilihan Anggota BPK)
43.Selain memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR juga memiliki hak (hak
Interpelasi, hak Angket, dan hak menyatakan pendapat)
44.DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang…
(RAPBN, Pajak, pendidikan, agama)
45.Peserta pemilu untuk memlilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah… (Partai politik)
46.Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas
kepresidenan adalah….(Menteri luar negeri, Menteri dalam negeri, menteri pertahanan
secara bersama-sama)
47.Apa yang dimaksud dengan amnesti? (Amnesti adalah Pengampunan yang diberikan
kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum
dan kepadanya belum di proses dalam peradilan)

22By Alek Sander48.Apa yang dimaksud dengan Abolisi? (Abolisi adalah Penghentian proses peradilan kepada
seseorang atau sekelompok orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, dan
kepadanya telah diproses melalui lembaga peradilan yang kemudian dihentikan.)
49.Apa yang dimaksud dengan Grasi? (Grasi adalah pengurangan hukuman atau
pengampunan yang diberikan Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang dan
kepadanya telah memiliki putusan hukum tetap dari pengadilan)
50.Apa yang dimaksud dengan Rehabilitasi? (Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dari
presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum dan telah
memiliki putusan tetap dari pengadilan, tetapi kemudian hari ternyata terbukti tidak
bersalah.)
51.Istilah lain dari equality before the law adalah (Kesetaraan dihadapan hukum)
52.Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan MA dalam hal?
(MPR atau DPR tidak dapat melakukan sidang)
53.Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama,
atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan (MPR atau DPR)

23By Alek SanderDaftar PustakaRifyal,muhammad. 2014. Soal Lcc Satu lawan Satu. Sma Negeri Sendana.
Ryatuasmin. 2013. Lcc 4 Pilar. Jakarta: Bloger Indonesia

0 Response to "Kumpulan Soal Pembahasan Lcc dan Tap Mprs Jawaban"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel