Wednesday, June 7, 2017

Memahami Kepala Desa beserta Tugas dan Wewenangnya

Kepala Desa
Setiap desa memiliki yang namanya kepala desa, merupakan pemerintahan yang berkedudukan di desa. Mempunyai peran yang sangat penting didesa. Jangan sampai warga atau penduduk desa, tidak memahami dengan baik tetang mana yang menjadi tugas, hak, maaupun,wewenang kepala desa.
Selain itu jabatan kepala desa bukan untuk ajang memamerkan diri kepada masyrakat, dan menjadikan diri sebagai orang yang angkuh kepada masyarakat. Sangat penting bagi kepala desa untuk dapat menjadi teladan bagi masyarakat desa. Karena sesugguhnya, kepemimpinan baik itu pada diri sendiri,orang lain, maupun dalam bidang pemerintahan akan dimintai pertanggung jawaban. Dan jadilah kepala desa yang bijak mengedepankan Integritas da Solidaritas dikalangan masyrakat.
Dan setiap Kepala Desa memiliki Tugas,HAK, beserta wewenangnya sebagai kepala desa.

Artikel Terkait Lainnya:
  Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu:
                            i.            Menyelenggarakan pemerintahan desa,
                          ii.            Melaksanakan pembangunan desa,
                         iii.            Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan,
                        iv.            Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh UU ini.
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26
Ayat (1)
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Ayat (2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

1.       Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2.       Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa.
3.       Memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
4.       Menetapkan peraturan desa.
5.       Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa.
6.       Membina kehidupan masyarakat desa
7.       Membina ketentramana dan ketertiban masyarakat desa
8.       Membina dan meningkatkan perekonimian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa.
9.       Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10.   Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11.   Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
12.   Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13.   Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
14.   Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15.   Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

1.             Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
2.             Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3.             Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
4.             Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5.             Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
Penjelasan
Semua cukup Jelas kecuali Huruf c. Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
1.       Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
2.       Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3.       Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
4.       Menaati dan menegaskkan peraturan perundang-undangan;
5.       Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6.       Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7.       Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
8.       Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; Mengelola keuangan dan aset desa;
9.       Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
10.   Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
11.   Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
12.   Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
13.   Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
14.   Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
15.   Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

   Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 22/1999 tidak mengatur secara detail mengenai pengaturan tentang Kepala Desa Pasal 208 menyebutkan: “Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Tetapi, pengaturan lebih jauh tentang tugas dan kewajiban Kepala Desa dapat dilihat dalam PP No. 72/2005 tentang Desa.

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam UU Desa (pasal 26 ayat 2) dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu:

1.Fungsi pemerintahan, meliputi: (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (iii) memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (v) mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.
2.Fungsi regulasi, meliputi (i) menetapkan APB Desa; dan (ii) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 UU Desa).
3.Fungsi ekonomi, meliputi: (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
4.Fungsi sosial, meliputi: (i) membina kehidupan masyarakat Desa; (ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (iii) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
Demikianlah Penjelasan mengenai Kepala Desa, semoga bermanfaat. Mari kita bangun desa untuk maju dalam segala bidang, dan mampu bersaing.


Referensi:


EmoticonEmoticon